PERMASALAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BPSK
Article Sidebar
Published
Nov 20, 2018
Main Article Content
Abstract
Consumer protection is an interesting problem and is of concern to the Indonesian Government. This can be seen from the laws and regulations that regulate this matter, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumer protection is a very necessary thing to do because it is related to efforts to prosper society in relation to the growing development of trade transactions in the modern era. The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is expected to answer the demands of the community so that the litigation process runs fast, simple and cheap without any problems.
Downloads
Download data is not yet available.
Article Details
How to Cite
YULISKA, Edwin.
PERMASALAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BPSK.
Normative Jurnal Ilmiah Hukum, [S.l.], v. 6, n. 2 November, p. 59-65, nov. 2018.
ISSN 2620-8202.
Available at: <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/419>. Date accessed: 20 apr. 2024.
Section
Articles
Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
Jalan Tamansiswa No 9 Padang
Sumatera Barat
References
Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011
Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2010
Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta 2011
Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000.
Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan, Alfa Beta, Bandung 2012
M Sadar, M Taufik Makarao, Habloel Mawadi, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Penerbit Akademia, Jakarta 2012
Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011.
Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia), RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan perlindungan Konsumen.
Keputusan Presiden Nomor I8 Tahun 2005 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada permerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen
Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2010
Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta 2011
Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000.
Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan, Alfa Beta, Bandung 2012
M Sadar, M Taufik Makarao, Habloel Mawadi, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Penerbit Akademia, Jakarta 2012
Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011.
Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia), RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan perlindungan Konsumen.
Keputusan Presiden Nomor I8 Tahun 2005 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada permerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen