PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PADANG

Main Article Content

Meita Lefi Kurnia , Roby Gandareva Andexa

Abstract

After the implementation of the Padang City Regional Regulation No. 8 of 2012 concerning Supervision, Control and Prohibition of Alcoholic Drinks has implications for the circulation of alcoholic drinks in the City of Padang. The Civil Service Police Unit as a regional apparatus in carrying out its duties has a supervisory function over the community, apparatus, or legal entity for the implementation of Regional Regulations and Regional Head Regulations. Satpol PP in supervising alcoholic drinks in the city of Padang is carried out against 1) Direct sellers or retailers of alcoholic drinks of class B and / or C, or alcoholic drinks containing spices, herbal medicine and / or the like, 2) Sales and / or packaging of drinks class B and / or class C alcoholic drinks, 3) The location for storing or selling alcoholic drinks of class B and / or class C. As for the constraints of the role of the civil service police unit in monitoring alcoholic drinks in Padang city, namely: 1) Limited number of personnel and facilities making the Satpol PP of Padang City in supervising alcoholic drinks not maximally, 2) There is resistance by direct sellers or retailers of alcoholic drinks, 3) Business actors who have been repeatedly disciplined are still carrying out activities to sell alcoholic drinks. How to Overcome Obstacles From the Role of Civil Service Police Units in Supervision of Alcoholic Drinks in Padang City, namely: 1) Padang City Satpol PP tries to meet the number of personnel and facilities needed by recruiting personnel and purchasing facilities, 2) Padang City Satpol PP continues supervise alcoholic beverage sales places that are not in accordance with the provisions in a humane and professional manner, 3) Satpol PP will continue to supervise alcoholic drink sellers consistently and continuously.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ROBY GANDAREVA ANDEXA, Meita Lefi Kurnia ,. PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PADANG. Normative Jurnal Ilmiah Hukum, [S.l.], v. 8, n. 2 November, p. 25-32, nov. 2020. ISSN 2620-8202. Available at: <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/650>. Date accessed: 25 apr. 2024.
Section
Articles

References

1. Buku

Andi Pengerang Moenta dan Syafa’at Anugrah Pradana, 2018, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Depok: PT RajaGrafindo Persada

Bagir Manan, 1995, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah. Bandung : LPPM Universitas Bandung

Bambang Sunggono, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Depok : Raja Grafindo.

Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994, Ilmu Administrasi, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hani Handoko, 1999, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Rafika Aditam

Hasan Alwi, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.

Kelik Pramudya, dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Yogyakarta, Pustaka Yistisia.

Lexy J Maleong, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Lutfil Ansori, 2019, Legal Drafting, Depok : PT. RajaGrafindo Persada.

Makmur. 2011, Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung : PT. Refika Aditama.

Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Soewarno Handayaningrat, 1997, Studi Administrasi dan Manajemen, Jakarta: Gunung Agung.

Sondang P Siagian, 2002, Fungsi-fungsi Manajerial, Jakarta: Bumi Aksara

Sudibyo Triatmodjo, 2000, Sistem Pengawasan, Jakarta : LAN

Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.

Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, cet-1 Jakarta: Rineka Cipta,

2. JURNAL / MAKALAH / INTERNET
Rifki Firdaus. 2010. Perkembangan Kota Padang 1870-1945. Depok : Fakultas Pengetahuan Budaya Program Studi Arkeologi Universitas Indonesia.
Rizka Sari Nanda. 2018. Peran Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Lampung : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Teguh Satyo Pambudi. 2017. Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas),Semarang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/5f520dcbbc1c70d9dd117fd83cce0d3b.pd, diakses pada tanggal 2 Juni 2020.
https://ppid.padang.go.id/sejarah-satpol-pp, diakses tanggal 27 Agustus 2020.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratutan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 20l8 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.
Peraturan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.