PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE STUDI KASUS DI KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX

Main Article Content

Meita Lefi Kurnia , Januardi Utama

Abstract

The global pandemic Covid-19 is a threat to humanity in the world, also in Indonesia, which is an archipelagic country, also feels the danger of Covid-19, therefore the state, in this case the government, as the party that runs the wheels of government, carries out various methods such as implementing social distancing. , health protocols, Large-Scale Social Restrictions (PSBB), Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM), and implementation of Vaccination activities. To carry out vaccination activities, the government in this case has issued various regulations, one of which is Presidential Regulation Number 14 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Procurement of Vaccines and Implementation of Vaccinations in the Context of Mitigating the Corona Virus Disease Pandemic. In this regulation there are administrative sanctions for people who refuse vaccination activities. From the Implementation of Administrative Sanctions implemented in the Gurun Laweh Nan XX Village, namely by making administrative sanctions in the form of delaying or stopping the provision of social security or social assistance, as well as delaying or terminating services government administration. So that the majority of residents of Gurun Laweh Nan XX Village's goal to want to be vaccinated is to get disbursement of Covid-19 assistance, disbursement of permanent assistance PKH (Family Hope Program) and BPNT (Non-Cash Food Assistance).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
JANUARDI UTAMA, Meita Lefi Kurnia ,. PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE. Normative Jurnal Ilmiah Hukum, [S.l.], v. 10, n. 2 November, p. 77-87, nov. 2022. ISSN 2620-8202. Available at: <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/831>. Date accessed: 28 jan. 2023.
Section
Articles

References

Ali, Mahrus. Dasar-dasar Hukum Pidana.Jakarta : Sinar Grafika. 2017.

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.Jakarta : Balai Pustaka. 1986.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan Jilid 1. Jakarta : Kanisius. 2020.

Sugiyono.Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi. (Bandung:Alfabeta, 2014)Syamsudin, Aziz. Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang. Jakarta : Sinar Grafika. 2015.

Sunggono, Bambang .Metodologi Penelitan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007.

Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19).
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Jurnal-Jurnal :
Annisa Dwi Y dan Erlina B, Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Menolak Melakukan Vaksinasi Covid 19 Berdasarkan Perpres RI No. 14 Tahun 2021 Jo UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, Vol. 3 No. 2 (Sept), 2021, Tersedia di situs : http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/article/view/2711.

Beti Amalia, Wahyu Kurnianingsih dan Ahmadi Hasanudin Dardiri, Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No. 14 Tahung 2021 perspektif HAM di Indonesia,
Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 1 Nomor 2 (Sept), 2021, Tersedia disitus : https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/24.

Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, Nusantara:Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 3, 2021, Tersedia di situs : http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index.

Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4 (Des), 2009, Tersedia di situs : https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/336.

Artikel-artikel :
Kevin Adrian, Memahami Jenis dan Kandungan Vaksin Beserta Manfaatnya, Artikel Alodokter.com 9 Maret 2020], Tersedia disitus :https://www.alodokter.com/memahami-vaksin-berdasarkan-kandungannya.

Mesa Siti Maesaroh, Pengenaan Sanksi Hukum Administrasi Negara, Artikel Heylaw Edu, Januari 2022, Tersedia di situs :https://heylawedu.id/blog/pengenaan-sanksi-hukum-administrasi-negara, diakses pada tanggal 26 Juli 2022, Pukul 15:45 Wib

Rizal Fadli, Coronavirus, Artikel Halodoc.com, 24 Januari 2022, tersedia di situs: https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus.
Berita Online :

Anjasman Situmorang, Pemko Padang Keluarkan Surat Edaran Baru, Penolak Vaksinasi Diberi Sanksi, [Berita Online:Harian Haluan.com, 22/09/2021, 13.58 wib], Tersedia di situs : https://www.harianhaluan.com/news/pr-101264410/pemko-padang-keluarkan-surat-edaran-baru-penolak-vaksinasi-diberi-sanksi.

Ihsanuddin, Ini Pengumuman Lengkap Jokowi soal 2 WNI Positif Corona [Berita Online:Kompas.Com 02/03/2020, 12:00 WIB], tersedia di situs: https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/12002701/ini-pengumuman-lengkap-jokowi-soal-2-wni-positif-corona?page=all, diakses pada tanggal 19 Februari 2022, Pukul 01:29 Wib.

Satgas Covid 19, Laporan Terbaru CDC Mengenai Efek Samping Vaksin COVID-19 Artikel Satuan Tugas Penanganan Covid 19.com, 08 November 2021, Tersedia di situs :https://covid19.go.id/p/berita/laporan-terbaru-cdc-mengenai-efek-samping-vaksin-covid-19.

Shania, Daftar 8 Produsen Vaksin Covid-19 di Dunia, Ada dari Indonesia [Berita Online Merdeka.com 27 Agustus 2021], Tersedia disitus :https://www.merdeka.com/uang/daftar-8-produsen-vaksin-covid-19-di-dunia-ada-dari-indonesia.html.